Amry Pasaribu
SIMALUNGUN - Kalangan publik mendesak pihak Manajemen PTPN IV Regional I membubarkan Unit Pembangunan Infrastruktur Sei Mangkei (PISMK; red) demi mengefisienkan anggaran biaya.
Keberadaan Unit PISMK sebagai pengawas pembangunan infrastruktur di KEK Sei Mangkei sama sekali tidak memberikan kontribusi, malah proses pengerjaan sejumlah proyek terungkap bermasalah.
Informasi dihimpun, saat ini terungkap proses pengerjaan proyek vital mangkrak di Kawasan Industri Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Senin (09/02/2026), sekira pukul 17.00 WIB.
"Selain tidak memberikan kontribusi finansial, Unit PISMK ini malah mendukung kemunduran mutu dan kualitas berbagai fasilitas infrastruktur di KEK Sei Mangkei, " ujar K Damanik.
Lebih dari itu, menurut K Damanik selanjutnya, alih-alih mendukung peningkatan perekonomian dari fasilitas KEK Sei Mangkei, yang terjadi justru sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini mangkrak.
"Unit PISMK ini disinyalir tidak berpihak pada korporasinya dan berpeluang ambil keinginan dari pelaksanaan proyek yang ada di KEK Sei Mangkei, " tutup K Damanik.
Sementara, hingga saat ini belum diperoleh klarifikasi secara langsung dari pihak pemangku jabatan bertugas di manajemen Unit PISMK Sei Mangkei terkait sejumlah proyek infrastruktur struktur mangkrak.
Terpisah, sebelumnya ada komunikasi dengan Dika yakni staf di Unit PISMK Sei Mangkei. Namun, enggan merespon dan menanggapi penyampaian awak media ini, hingga rilis berita ini dilansir ke publik.
Sebelumnya diberitakan, soal program keberlanjutan pembangunan infrastruktur, mendukung peningkatan perekonomian dan mendorong minat kalangan investor mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei hingga saat ini masih berlanjut.
Informasi terkait hal ini menyebutkan, pemerintah mendukung pelaksanaannya di kawasan industri Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (06/02/2026), sekira pukul 10.00 WIB.
Namun, dalam proses pelaksanaannya, kalangan publik menyoroti kinerja manajemen PTPN IV Regional I Unit Pembangunan Infrastruktur Sei Mangkei (PISMK; red) selaku pemilik otoritas pengawasan pembangunan tersebut.
"Nilai investasi yang digelontorkan oleh pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur di kawasan industri Sei Mangkei ini tidak transparan, " ungkap seorang pria yang aktif sebagai penggiat sosial kontrol masyarakat.
Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dilaksanakan bernilai signifikan. Namun, dalam proses pengerjaan proyek tersebut, malah ditemukan tidak sesuai dengan spek teknis , mutu dan kualitasnya.
"Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan oleh pihak vendor tanpa pengawasan maksimal dan disinyalir terjadi pembiaran sehingga peluang memanipulasi alokasi biaya terbuka, " imbuh K Damanik.
Kemudian, K Damanik menambahkan, agar pemerintah secara terbuka melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen Unit Pembangunan Infrastruktur Sei Mangkei (PISMK; red), sekaligus melakukan audit terhadap pengelolaan anggarannya.
"Kalangan publik mendesak pihak berwenang melakukan pengawasan dan mengaudit nilai proyek infrastruktur di KEK Sei Mangkei ini dijadikan lahan korupsi berjamaah, " pungkasnya.
